undang undang nomor 14 tahun 2001. bahwa sejalan dengan ratifikasi Indonesia pada perjanjian-perjanjian internasional, perkembangan teknologi, industri, dan perdagangan yang semakin pesat,. undang undang nomor 14 tahun 2001

NOMOR 4 TAHUN 2001. 21 Juni 2001 Tanggal Pengundangan. bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mulai berlaku pada tanggal 6 Agustus 2002, namun Undang-undang tersebut dalam. Dicabut sebagian dengan : PP No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan. fisip-unmul. Nomor. BAB II Pendirian (Pasal 9 – Pasal 16). . PERATURAN. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Latar Belakang Pembentukan Undang-undang 34 B. Wawasan Hukum. UU. 000,00 hanya boleh. Dengan berlakunya Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku: a. Tahun 2001, dan Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 1997Pengertian Hak Paten. Diatur dalam undang undang Nomor 14 tahun 2001 tentang paten. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Dokumen : Pemerintah Pusat UU 2023. pdf - Google Drive. Nomor 3882); 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 saat ini telah disahkan dan berlaku aktif. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan diundangkan Sekretaris Negara RI Muhammad Maftuf Basyuni pada tanggal 6 Agustus 2001 di Jakarta, mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Peraturan Presiden Nomor Tentang 84 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengangkatan Konsultan Hak Kekayaan IntelektualUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2001 Tentang PEMBENTUKAN KOTA CIMAHI Kota Administratif Cimahi Kabupaten Bandung, meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, serta memberikan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam. Nomor: 16: Tahun: 2001: Tentang: YAYASAN: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 06 Agustus 2001: Pejabat yang Menetapkan: MEGAWATI SOEKARNOPUTRI. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2000. Bentuk. Disahkan pada tanggal 1 Agustus 2001 Jenis: Undang-Undang. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Perkembangan itu tidak hanya di bidang teknologi tinggi, seperti komputer, elektro,Mengingat : 1. 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri desainindustri. Beranda Produk Hukum Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001. 2/14/2012 2:12:07 PM. PEMBENTUKAN KOTA BATU. UU No. 33 Tahun 2004, UU No. Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu Paten dicatat dan diumumkan. (2015). ABSTRAK PERATURAN. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 33 Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 2. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. DPRD terdiri atas anggota yang dipilih dalam pemilihan umum dan diangkat dari unsur Orang Asli Papua. Pada Pasal 3 Undang-Undang – UU Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial, dinyatakan bahwa Pekerja Sosial melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial dengan tujuan: a. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri (Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Hongkong for The Serrender of Fugitive Offenders. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) 2. Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten T. I. Perubahan undang-undang tersebut dilatarbelakangi. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, dan Pasal 120 PP Nomor 74 Tahun 2014. Sedangkan untuk paten seerhana diberikan jangka waktu 10 tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Pasal 68 menyatakan : Pada saat berubahnya PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini: a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial”; “b. Menu. Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Paten. 2 Penggunaan Hak Paten. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 ini ditetapkan dengan pertimbangan. 21 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 (UU/2009/14) (2009) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Indonesia, Pemerintah Pusat. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 16 TAHUN 2001 (16/2001) TENTANG YAYASAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. setkab. bahwa sejalan dengan ra. Perubahan undang-undang tersebut dilatarbelakangi oleh keikutserataan. Menu. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia. P A T E N (ln No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2001 (UU/2001/13) (2001) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (4), Pasal 27 ayat (2), Pasal 61, dan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentangNOMOR 14 TAHUN 2001. Peraturan Terjemahan Peraturan Sejarah Dasar Hukum Peraturan Pelaksana Peraturan Terkait / 0. E. bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. Konsep Paten Didalam pasal 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten merumuskan bahwa paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten T. Indonesia,. Judul. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. 14. Status: Hanya untuk pelanggan. 2 Review Terdahulu 14 xii . Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten paten hakpaten. 14 Tahun 2001 tentang Paten. Negeri, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang. Sedangkan untuk paten seerhana diberikan jangka waktu 10 tahun, terhitung sejak tanggal. UU No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Amar Putusan:1. Pengertian Hak Paten. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang PengesahanAgreement Establishing the World TradeKeputusan Presiden (KEPPRES) No. 3. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang PengesahanAgreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi. Pembentukan Kota Tanjung Pinang (ln No. ABSTRAK:. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan di Republik Indonesia. U. Undang-undang (UU) tentang Yayasan. go. Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Ayat (1) Huruf a Proses pengajuan bakal calon, pemilihan,. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 2. ABSTRAK: Untuk menjamin kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan kekuasaan negara, terutama di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, Kejaksaan Republik. Undang-undang: Nomor/Tahun: 14/2001: Tanggal unggah: Kamis, 02 April 2020: Diunduh sebanyak: 2272 kali: Status: Tidak Berlaku: Produk Hukum Terkait. 109, TLN NO. (2) Anggaran Dasar Yayasan sekurang-kurangnya memuat : a. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta UU No. n. 94. 2001/ No. (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Besarnya biaya pemeriksaan substantif ditetapkan oleh Menteri. id. Hal ini disebabkan Pasal 44 Undang-undang. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten; Mengingat : 1. Untuk riwayat status dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, lihat di sini. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. 14. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 4l, Tambahan I,embaran Negara. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. E. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Katalog Produk. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Paten. asas dan tujuan; b. Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II, ttd. pdf. pdf - Google Drive. Penyelenggara Negara adalah penyelenggara negara sebagaimana. UU. Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini sebagai tindak pidana pokok. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 2. Selain itu, ternyata Indonesia juga perlu merevisi Undang-Undang Merek Nomor 14 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Merek Nomor 15 . Belum Tersedia. Merek sebagaimana telah diubah denganUndang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atasUndang-undang Nomor 19 Tahun 1992tentang Merek; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA BATU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 Tahun 2016. Ditetapkan 1 Agustus 2001 Ditetapkan 1 Agt 2001. Berlangganan Pro. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang PengesahanAgreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka itu tidak dapat diperpanjang. Undang-undang (UU) NO. adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara R. Indonesia Tahun 1981. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. 38. Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. NOMOR 14 TAHUN 2001. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun. 2001. Dokumen Peraturan : Hubungan Antar Peraturan. Download: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 PDF. Bidang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 (UU/2001/9) (2001) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 14 November 2001 Tanggal Berlaku. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Paten. KETENTUAN PENUTUP Pasal170 Pada saat Undang-Undang ini mulai ber!aku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang Paten. Beranda. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2000. Menimbang : bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjamin perwujudan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram dan tertib serta menjamin. Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 8). Tipe Dokumen. 2021/No. Status | Peraturan terkait | Sejarah. Keputusan Presiden (KEPPRES) Bentuk Singkat. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b serta memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-Undang Paten yang ada, dipandang perlu. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN. ABSTRAK PERATURAN. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Tidak ada Hak Cipta atas:Undang-undang (UU) NO. UU No. By OnlinePajak.